09.32

TINJAUAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

A. RASIONAL

Kebijakan pendidikan di Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan yang disebabkan oleh berbagai factor, baik kenyataan dari perkembangan dunia yang ditandai dengan AFTA, AFLA dan lain lain sebagi bukti realisasi dari era global.

Tantangan tersebut dapat dirinci dibawah ini sekaligus dengan alternative kebijakan pemerintah dalam antisipasi dari probematika pendidikan dan dunia tenaga kerja di Indonesia.

1. Dunia yang berubah

Harus disadari bahwa dunia sudah berubah dengan sangat cepat. Hal ini ditandai kompetisi yang makin ketat kian hari. Persaingan dimulai dari masuk sekolah dan setelah lulus untuk memasuki dunia kerja juga sangat sulit dan berat sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Dan setelah mendapatkan pekerjaan banyak dijumpai penghasilannya tidak seimbang dengan kompetensinya.

2. Dunia persaingan

Banyak penyebab mengapa dunia dan juga kehidupan kita berubah dengan cepat. Salah satunya adalah efek globalisasi yang membawa dua seperti dua sisi mata uang artinya terbukanya peluang sekaligus meningkatkan persaingan. Dunia yang tanpa batas ini memungkinkan siapapun, dari Negara manapun dapat hidup dan bekerja atau melakukan transaksi diseluruh belahan bumi ini dapat terwujud. Dalam kondisi persaingan seperti inilah Negara dengan SDM yang paling siap akan menjadi daya tarik perusahaan untuk berinvestasi disana. Sehingga kata kuncinya adalah kualitas Sumber Daya Manusia.

3. Ekonomi Baru

Indonesia saat ini telah memasuki era baru, dari era pertanian menuju era industri dan jasa. Sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu sumbangan sektor industri dan jasa telah jauh meninggalkan sumbangan sektor pertanian. Ini berarti kesempatan kerja di sector industri dan jasa akan membesar dan disaat yang sama karakter perekonomian dunia sangat mudah mempengaruhi keterkaitan antara satu antara lain Negara satu dengan lainnya. Jadi globalisasi bukan masa yang akan datang tetapi telah menjadi kenyataan, sehingga dibutuhkan SDM yang memiliki ketrampilan tinggi, luwes, pembelajaran dan memiliki jiwa enterprenuershif.

4. Fakta yang terhampar

Adalah suatu kenyataan bahwa SDM bangsa Indonesia masih sangat jauh ketinggalan kompetensinya dibandingkan dengan bangsa lain untuk berbicara di tingkat global dibuktikan dengan banyaknya kasus yang menimpa para TKI diluar negeri yang disebabkan oleh kemampuan komunikasi dan standart kompetensi internasional yang sangat rendah.

Keadaan dunia tenaga kerja Indonesia saat ini bersumberkan Biro Pusat Statistik tahun 2004 bahwa kualifikasi kebanyakan tenaga kerja Indonesia (76 juta) adalah tidak memiliki ketrampilan (unskilled workers) dan hanya 19 juta yang memiliki ketrampilan. Sedangkan yang memiliki keahlian (kualifikasi exspert) hanya sedikit sekali yaitu hanya sekitar 4,5 juta pekerja. Melihat kondisi ini Indonesia akan sulit bersaing dengan Negara lain dalam era globaliasasi dan kompetisi yang ketat selama ini. Dan ada fakta lain yang lebih menghawatirkan adalah angka pengangguran di Indonesia mencapai angka 9,13 juta (BPS 2004). Dimana angka ini hampir 10% angkatan kerja yang ada, artinya setiap 10 orang yang bekerja maka 1 orang yang mengganggur atau tidak/belum bekerja. Dan yang lebih menarik lagi bahwa para pengangguran tersebut angka pengangguran tamatan Sekolah Menengah Umum jauh lebih tinggi atau dua kali lebih banyak dibandingkan dengan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sehingga secara sederhana dapat diinterpretasikan bahwa tamatan SMK lebih punya peluang yang lebih baik untuk dapat diserap didunia kerja.

5. Kompetensi yang dibutuhkan

Dari fenomena diatas akhirnya semua Negara kini sedang berlomba untuk menyiapkan sumber daya manusia yang paling sesuai untuk era kompetisi sekarang ini. Indonesia sendiri telah menggaris bawahi kompetensi kunci pekerja dalam menghadapi era global diantaranya :

a. Memiliki keterampilan dasar yang memungkinkan pengembangan dan penyesuaian diri mengikuti perkembangan IPTEK;

b. Kompetensi mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi;

c. Mengkomunikasikan ide dan informasi;

d. Mampu bekerja sama dan kerja kelompok;

e. Mampu memecahkan masalah;

f. Mampu berfikir logis dan mampu menggunakan ide-ide dan teknik matematik;

g. Menguasai bahasa komunikasi global (bahasa Inggris)


6. Otonomi Daerah

Ada hal lain yang perlu dicermati adalah dengan kebijakan Otonomi Daerah yang menjadi arah pembangunan kita, membawa suatu konskwensi perlu adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang memerlukan dukungan kemampuan teknis, produksi dan kemampuan manajerial yang handal di seluruh daerah. Hal ini perlu diwaspadai jangan sampai kebijakan pusat (makro) tidak dapat diakomodir atau diterjemahkan oleh pemerintah daerah.

7. Negara-negara yang berpotensi untuk maju dan meninggalkan Negara lain untuk memenangkan persaingan di era global ini, setidaknya memiliki satu kesamaan yaitu mereke focus kepada pendidikan, dengan senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan serta aksesibilitas dunia pendidikannya.

Indoensia telah menyadari pentingnya pendidikan sebagai dasar membangun keunggulan daya saing, namun pada kenyataannya, perhatian atas hal ini baru terwujud pada tahun 2004 ketika sector pendidikan memperoleh alokasi yang memadai, yaitu 20% dari total anggaran.

Indonesia harus memastikan kesiapan Sumber Daya Manusia yang handal dan mampu bersaing diera global ini, demi kesinambungan pembangunan. Kunci terhadap kesiapan tersebut terletak pada pembangunan dan yang menjadi pertanyaan adalah pendidikan dengan model seperti apa yang sebaiknya dikembangkan.

Jawaban dari semua problem diatas salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, yakni memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk pengembangan industri dan sektor-sektor lainnya. Keunggulan komparatif (Comparative Advantage) saja tidak cukup, dibutuhkan juga keunggulan kompetetif (Competitive Advantage) tenaga kerja yang akan memasuki persaingan pasar tenaga kerja.

Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pokok Departemen Pendidikan Nasional untuk mewujudkan khususnya (1) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing selain (2) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (3) penguatan tatakelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik, menjadi acuan dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program khususnya do direktorat Pembinaan SMK.

Pendidikan Kejuruan sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional mempunyai peranan yang sangat strategis bagi terwujudnya angkatan kerja nasional sebagai mana dimaksud diatas, maka sesuai janji kinerja yang telah dicanangkan dalam Road Map Direktorat Pembinaan SMK 2006 – 2010 terus diupayakan peningkatan jumlah siswa SMK sehingga akan tercapai perbandingan SMK : SMA yaitu 70% : 30%.



Teknik Mesin






Apalagi dengan globalisasi adalah bukan yang akan datang tetapi sudah menjadi kenyataan, maka sudah menjadi kewajiban agar SMK juga berupaya untuk menjadi sekolah bertaraf internasional.

Untuk menyiapkan SMK Bertaraf Internasional, tamatan SMK juga disiapkan untuk bisa bersaing dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang datang untuk mengisi lowongan yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan kondisi dan kesiapan sekolah-sekolah menengah kejuruan yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kompetensi yang berkualifikasi internasional.


Jurusan Kesenian











B. ANALISIS SWOT

Dari latar belakang dan untuk mengetahui kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah khususnya dalam pendidikan menengah kejuruan, maka dapat dilihat dalam analisa SWOT berikut ini :

1) Kekuatan

a. Pemerintah dan masyarakat baru menyadari bahwa kebutuhan tenaga kerja tingkat menengah akan sangat tepat bahwa dihasilkan dari SMK;

b. Adanya perubahan paradigma bahwa SMK bukan lagi sebagai sekolah pilihan kedua;

c. Akibat pencitraan yang terus menerus tentang SMK dari pemerintah;

d. Mayoritas tamatan Sekolah umum (SMA dan yang sederajat) tidak melanjutkan kejenjang Perguruan Tinggi sesuai dengan tujuan SMA.

e. Keinginan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendirikan SMK ditiap Kabupaten Kota mengalami perkembangan yang menggembirakan;

f. Perkembangan siswa dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang signifikan;

g. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat

2) Kelemahan

a. Administrasi atau sistem manajemen mutu (SMM) di SMK mayoritas masih rendah;

b. Mayoritas SMK masih kekurangan guru produktif;

c. Kompetensi guru dan sarana atau alat praktek siswa di SMK kalah cepat dengan perkembangan teknologi

d. Sebagai mitra dalam kelancaran pendidikan, kemampuan ekonomi orang tua siswa SMK lebih rendah dibanding dengan Sekolah Umum;

e. Mayoritas guru belum memiliki kemampuan teknologi informasi (E-mail, Web, Blogger, dsb)

f. Kompetensi bahasa asing dari guru masih rendah.

g. Mayoritas SMK belum memiliki sarana prasarana yang memadai standar pelayanan minimal;

h. Di SMK memerlukan dana operasional pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah umum (biaya listrik untuk mesin-mesin besar, bahan praktek, pelaksanaan praktek kerja di industri dsb);

3) Peluang

a. Peluang dunia kerja di Indoensia mayoritas adalah untuk tenaga kerja tingkat menengah kebawah.

a. Terbentuknya Three Partiet (Industri, SMK dan Propinsi Jawa Barat)

b. Dukungan pemerintah Kabupaten Ciamis

c. Adanya block grant dari Depdiknas tentang Sekolah Berstandart Internasional (SBI)

d. Kebijakan Depdiknas bahwa SBI akan dikelola oleh Propinsi bukan Kabupaten/Kota

e. Luar Negeri masih banyak memerlukan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terampil

f. Pemberlakuan MBS dan KTSP dimana sekolah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan lembaganya sesuai dengan potensi serta dukungan stake holdernya.

4) Tantangan

a. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri kalah bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain (komunikasi bahasa asing, kompetensi dasarnya, teknologi informasi, etos kerja dll)

b. Persaingan dunia kerja yang sangat ketat, karena angkatan kerja yang relative sedikit perkembangannya atau perkembangan tamatan tidak sebanding dengan angkatan kerja;

c. Selama ini citra publik terhadap SMK masih rendah dibandingkan dengan SMA yang memiliki peluang untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi.

d. Jumlah tamatan SMK tidak sebanding dengan lapangan kerja;

e. Intelektual calon siswa ke SMK lebih rendah dibanding yang akan melanjutklan ke SMA;

f. Kepedulian Dunia kerja untuk menjalin kerjasama dengan SMK dalam pengembangan SMK masih rendah;



Jurusan Arsitektur










C. EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN MANAJEMEN

PENDIDIKANKEJURUAN

Dari kebijakan pemerintah yang mulai menyadari pentingnya untuk meningkatkan peran dan fungsi Sekolah Menengah Kejuruan ini banyak kendala yang terjadi di lapangan terutama dalam tataran kebijakan daerah serta kesiapan dari lembaga pendidikan itu sendiri.

Hal tersebut dapat diuraikan berikut ini :

1) Lemahnya peran dan fungsi pengawas ekstern dalam pelaksanaan pembelajaran di SMK .

2) Pemerintah Daerah belum siap atau belum nyambung dengan program yang digariskan oleh pemerintah pusat, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan atau kemampuan ekonomi pemerintah daerah;

3) Kesulitan merubah mindset tenaga pendidik dan kependidikan untuk inovatif dalam menerima perkembangan teknologi yang sangat cepat.

4) Keterbatasan dana operasional di sekolah yang seharusnya SMK lebih besar dari SMA.

5) Keterbatasan guru, terutama guru produktif dimana perbandingan angkatan kerja tidak sebanding dengan guru yang pension serta tidak sebanding dengan perkembangan jumlah peserta didik.

6) Kesulitan bagi guru produktif untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat dan lain-lain.


D. LANDASAN TEORI

1. Prinsip Manajemen

Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang memiliki nilai filosofi tinggi, harus dapat mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efesien. Pada hakikatnya upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan performansi (kinerja) sekolah dalam pencapaian tujuan nasional maupun lokal institusional.

Menurut Hersey dan Blanchard manajemen adalah “Proses kerjasama melalui orang-orang atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi diterapkan pada semua bentuk dan jenis organisasi.” (dalam Sagala, 2004:13).

Manajemen sebagai suatu proses terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan yang dilaksanakan untuik menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lain. Gibson berpendapat bahwa “Manajemen adalah suatu tindakan, kegiatan, atau tindakan dengan tujuan tertentu.” (dalam, Sagala, 2004:14).

Ada tiga fungsi utama pelaksanaan pekerjaan manajerial yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.

2. Pendidikan Menurut Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan menurut undang-undang No. 20 tahun 2005 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sedangkan sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan:

a. Pendidikan diselenggarakan secara secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

c. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

d. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

e. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dengan demikian pendidikan merupakan suatu proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer dapat berkembang secara optimal. Pendidikan seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu sehingga cita-cita membangun manusia seutuhnya dapat tercapai.



Ruang Tutorial Praktek












E. KEBIJAKAN DAN PENDEKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN

KEJURUAN

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Pendidikan Kejuruan diharapkan dapat menjembatani problematika dunia kerja tingkat menengah di Indonesia. Maka kebijakan perlu disosialisasikan sehingga konsep pendidikan kejuruan ini dapat menyentuh terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Karakteristik kebijakan pendidikan menengah kejuruan antara lain :

1. Karakteristik Pendidikan Kejuruan.

Bahwa pendidikan kejuruan merupakan salah satu subsistem Departemen Pendidikan Nasional. Secara umum menurut Wardiman (1998) karakterististik pendidikan kejuruan memiliki cirri sbb :

a. Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja;

b. Pendidikan kejuruan didasarkan atas “demand driven” atau kebutuhan dunia kerja;

c. Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengeahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja;

d. Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus pada “hand on” atau performa dalam dunia kerja;

e. Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan;

f. Pendidikan kejuruan adalah yang responship dan antisipasif terhadap kemajuan teknologi;

g. Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada “learning by doing” dan “hand of experiences”;

h. Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktek;

i. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum.

2. Manfaat Pendidikan Kejuruan :

a. Bagi siswa :

1) Peningkatan kualitas diri

2) Peningkatan penghasilan;

3) Penyiapan bekal pendidikan lebih lanjut;

4) Penyiapan diri agar berguna bagi masyarakat dan bangsa;

b. Bagi dunia kerja :

1) Dapat memperoleh tenaga kerja berkualitas tinggi;

2) Dapat meringankan biaya usaha;

3) Dapat membantu memajukan dan mengembangkan usaha;

c. Bagi masyarakat :

1) Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

2) Dapat meningkatkan produktifitas nasional, jadi dapat meningkatkan penghasilan Negara;

3) Dapat mengurangi pengangguran;

3. Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan :

Keberadaan Sekolah Kejuruan di Indonesia dapat dirujuk sebelum Indonesia merdeka. (Dedi Supriadi 2002) menyebut Sekolah pertukangan di Surabaya yang berdiri tahun 1853 bisa dijadikan patokan sekolah kejuruan pertama di Indonesia. Dalam perkembangannya sejak penjajahan Belanda, masa awal kemerdekaan, pelita I sampai V hingga sekarang sekolah kejuruan banyak mengalami dinamika yang sangat beragam.

Jika pada awal kemerdekaan hingga pelita I problem utamanya adalah pengadaan infrastruktur dan fasilitas, kemudian beranjak kepada persoalan mutu dan belakangan berfokus pada bagimana mengubah dari pendekatan “supply driven” (paradigma apa yang dapat dihasilkan) menjadi “demand driven” (apa yang diperlukan pasar), kemudian link and macth (keterkaitan antara Sekolah Kejuruan dengan dunia kerja dan Industri) sehingga konsep Pendidikan dengan Sistem Ganda.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), menurut Undang undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional didefinisikan sebagai berikut : pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.

Lebih spesifik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang menyebutkan target Pendidikan Menengah yaitu : Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan pada pendidikan jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu, karenanya pendidikan kejuruan harus dekat dengan dunia kerja.

4. Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan :

Lebih jauh dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, tujuan penyelenggaraan SMK adalah bahwa “Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja mengembangkan sikap profesional”. Jika merujuk pada surat Keputusan Mendikbud nomor 0490/U/1990, tujuan pendidikan SMK dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih dan atau meluaskan pendidikan dasar;

b. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal baik dengan lingkungan sosial, budaya dan sekitar;

c. Menigkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan pengembangan ilmu, teknologi dan kesenian;

d. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap professional;


Jurusan Teknik Otomotif









F. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PADA SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN (SMK)

1. Kebijakan Makro.

Departemen Pendidikan Nasional dari tahun 2004 – 2009 telah menetapkan 3 pilar atau sasaran utama, yaitu (1) Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Seiring dengan kebijakan makro atau target tersebut Direktorat Pendidikan Sekolah Kejuruan (Dit PSMK) yang berada dibawah gugus tugas Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan dasar dan menengah telah menetapkan beberapa sasaran utama bagi mewujudkan SMK yang mampu menjawab persaingan global.

Uraian kebijakan makro khususnya di Pendidikan Menengah Kejuruan adalah sbb:

a. Bidang Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan :

1) Peningkatan Daya tampung SMK dengan membangun beberapa Unit Sekolah Baru (USB) pembentukan SMK kecil di SMP atau institusi lain, SMK kelas Jauh di Pondik Pesantren, SMK Kelas Jauh di Industri, SMK kelas jauh di SMA dan pemberdayaan SMK Besar dan SMK Swasta;

2) Membuka program layanan khusus untuk SMK di daerah tertinggal atau diperbatasan;

3) Pemberian beasiswa siswa miskin serta perbaikan infrastruktur;


b. Bidang Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing :

1) Penyediaan Sarana Pendukung: Perpustakaan, Laboratorium dan bengkel praktek;

2) Meningkatkan kemitraan dengan Dunia Usaha/Industri, termasuk didalamnya pengembangan SMK Model bekerja sama dengan Institusi/Industri

3) Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang meliputi pengembangan ICT Centre, laboratotium komputer serta akses internet;

4) Program Pengembangan SMK Keunggulan local dan Internasional termasuk didalamnya pengembangan SMK berstandar Internasional, kerjasama dengan institusi Luar Negeri (LN) hingga praktek kerja diluar negeri (LN);

5) Pengembangan Reverensi, buku teks dan buku bacaan;

6) Peningkatan Rata-rata skor Ujian Nasional termasuk didalamnya penguatan kemampuan dasar, meningkatkan frekuensi ujian hingga menyelenggarakan ujian secara online;

7) Pengembangan Kurikulum berbasis Kompetensi termasuk didalamnya pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi berstandar Nasional dan Internasional;

c. Bidang Penguatan tata kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik :

1) Program peningkatan Capacity Building pada seluruh level organisasi mulai dari level Direktorat Pembinaan SMK, managemen Sekolah hingga seluruh stake holder SMK;

2) Sosialisasi Kebijakan dan Program Dit. PSMK keseluruh pihak baik masyarakat, industri maupun lembaga internasional;

3) Program Scool Mapping beserta Analisa Kebutuhan Dunia kerja;

4) Program Peningkatan Sistem Manajemen Mutu, mulai dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penerapan e-government, analisis perkembangan pendidikan kejuruan, penerapan ISO 9001:2000 hingga pengembangan pola SMK Induk di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

5) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sebagai wahana untuk mengetahui komparatif kompetensi siswa dari setiap jurusan yang ada di SMK, yang dilaksanakan mulai LKS tingkat kabupaten, propinsi, nasional, tingkat ASEAN bahkan tingkat dunia.

6) Akreditasi yang merupakan media untuk mengukur tingkat keberhasilan sekolah ditinjau dari pengelolaan sekolah secara umum.

7) Salah satu kebijakan adalah dengan menyiapkan beberapa sekolah bertaraf Internasional (SBI) dan program ini dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

2. Kebijakan Messo

Kebijakan tingkat menengah yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota yang dalam realisasinya banyak dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/kota.

Kebijakan tersebut antara lain :

a. Realisasi dari kebijakan makro yang dikaitkan dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai otoritas Otonomi Daerah : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB), ijin pendirian SMK Swasta dll;

b. Kebijakan dalam SMK keunggulan local yang dikaitkan dengan potensi wilayah. Misalnya di Ciamis, pendirian SMK harus selaras dengan visi Ciamis yang akan meningkatkan Agrobisnis dan pariwisata maka seharusnya SMK Pertanian dan Pariwisata harusnya mendapatkan perhatian yang serius dari Pemda Ciamis.

c. Pengadaan Guru Normatif, Adaptif dan yang paling sulit adalah pengadaan guru Produktif;

d. Sharing dari kebijakan pusat terutama dalam kelancaran pengadaan sarana yang biasanya difasilitasi oleh pemerintah pusat;

3. Kebijakan Mikro

SMK sebagai pelaksana yang paling rendah juga harus memiliki kebijakan sebagai realisasi dari kebijakan mikro dan messo, diantaranya adalah :

a. Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sekolah umum lainnya. Dalam menyusun KTSP SMK harus melalui tahapan-tahapan sbb :

1) Pemetaan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja,

2) Sinkronisasi antara SMK dengan dunia kerja sehingga terjadinya link and macth antara keduanya;

3) Penyelenggaraan Pendidikan dengan Sistem Ganda yaitu pendidikan yang dilakukan didua tempat terutama untuk pembelajaran produktif. Artinya kompetensi mana yang dapat dilaksanakan disekolah yang biasanya kompetensi dasar dan kompetensi professional yang diharapkan dapat dilaksanakan di dunia kerja baik dalam bentuk praktek kerja industry atau model pembelajaran lain yang memungkinkan.

b. Unit Produksi atau Teaching Factory, di mana disetiap SMK harus menyelenggara kan suatu media entreprenuershif artinya disetiap bengkel harus ada kegiatan usaha atau financial yang berkaitan dengan produk atau jasa yang melibatkan seluruh warga pendidikan baik guru dan siswa serta tenaga professional baik dilaksanakan inklusif dengan proses belajar mengajar atau profesional schedule.

c. Sistem Manajemen Mutu;

Agar terselenggarakannya pendidikan SMK yang dapat berkompetisi secara global dan terjadinya penjaminan mutu berdasarkan steke holder maka SMK bertaraf Internasional merupakan salah satu kebijakan mikro yang harus dijabarkan dalam tataran kebijakan mikkro di SMK.

Mutu SMK Bertaraf Internasional dijamin dengan pengelolaan yang menerapkan manajemen berbasis sekolah dan keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Pengelolaan.

Selain itu, keberhasilan tersebut itu juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai karakteristik SMK sebagai berikut:

1) Terlaksananya SMM atau meraih sertifikat ISO 9001 versi 2000 yang merupakan SMM yang telah diakui secara internasional sehingga SMK tersebut akan diakui kualifikasinya secara internasional.

2) Merupakan sekolah yang multi-kultural dengan mengenalkan budaya atau etos kerja luar negeri dengan tidak meninggalkan budaya tanah leluhur;

3) Menjalin hubungan “sister school” dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri;

4) Bebas narkoba dan rokok serta berbasis green school;

5) Bebas kekerasan (bullying);

6) Menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam segala aspek pengelolaan sekolah; dan

7) Memiliki 2 set fasilitas bengkel Bacic Standart dan Adanya bengkel advance;

8) Memiliki 1 unit fasilitas self acces study dan activity plannya (digital library) dan Seluruh warga SMK harus memiliki kompetensi ICT dan komunikasi bahasa Inggris dengan kualifikasi tertentu.

9) Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) bertaraf nasional/internasional;

10) Adanya bahan ajar normatif, adaptif dan produktif yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;

Untuk mencapai hal tersebut diatas diperlukan sebuah komitmen yang luar biasa dari seluruh warga SMK, karena diperlukan sebuah perubahan yang sangat radikal dari kebiasaan umum dalam penyelenggaraan pendidikan konvensional atau apa adanya selama ini.

Guna tujuan tersebut dilakukan beberapa tahapan, dimana dari setiap tahapan tersebut dibuat perencanaan dengan target tertentu yang dinamakan janji kinerja yang harus diselesaikan dalam satuan waktu dengan konsep menuliskan yang akan dilakukan dan melakukan apa yang telah dituliskan.


Jurusan Teknik Pesawat Terbang









d. Pemasaran tamatan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pembelajaran di SMK diukur dari berapa persen tamatan yang telah terserap oleh dunia kerja atau mandiri (wirausaha). Untuk mendapatkan data tersebut dilakukan dengan sistem COBBER yaitu dengan cara menjodohkan kelas 1 dengan kakaknya di kelas 3 yang berdekatan dengan lingkungan rumahnya. Apabila kelas 3 sudah keluar, maka kelas 1 yang naik kelas 2 berkewajiban untuk memantau keberadaan dan keadaan kakak kelasnya dan melaporkan kepada sekolah, cara ini berlanjut terus.


Jurusan Seni Musik














G. PERBEDAAN SMA DAN SMK

Untuk mengetahui kelebihan yang ada di SMK dapat dilihat dalam table perbandingan yang akan menjelaskan berbagai perbedaan antara SMK dan SMA. Dengan table ini diharapkan kita dapat memahami apa saja kelebihan dari SMK.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sekolah Menengah Atas (SMA)

· Memiliki kompetensi yang jelas;

· Diperkuliahan dalam hal praktikum lulusan SMK lebih handal;

· Tingkat pengangguran SMK lebih rendah, karena mereka memiliki berbagai keahlian;

· Lulusan SMK diorientasikan untuk dunia kerja;

· Metode pendidikan di SMK berorientasi kepada kecakapan hidup (life skill)

· Memerlukan pendidikan tambahan untuk memiliki sebuah ketrampilam;

· Perlu penyesuaian;

· Pengangguran relative lebih banyak, sebab tidak semua sektor pekerjaan dimasuki;

· Lulusan SMA diorientasikan untuk mengenyam tingkat pendidikan yang lebih tinggi;

· Mayoritas orientasi pendidikan SMA masih global (kecuali beberapa SMA tertentu)

H. KESIMPULAN

Sudah menjadi kebijakan yang sangat tepat sekalipun terlambat bahwa pemerintah dewasa ini sedang giat mendorong eksistensi pendidikan kejuruan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan, dengan beberapa catatan :

1. Bahwa Pemerintah Daerah harus didorong untuk seimbang dalam mengakomodasi kebijakan pemerintah pusat dalam sharing dana operasional pendidikan, pengadaan guru;

2. Mendorong dunia kerja untuk ikut peran serta secara aktif untuk melaksanakan link and macth dengan SMK;

3. Perlu adanya komitmen dari seluruh warga SMK untuk sebuah perubahan yang mengacu pada sistem manajemen mutu SMK bertaraf Internasional.

4. Usaha nyata dari pemerintah daerah diperlukan untuk menyusun dan memantapkan Perda tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah.



Tawa Ceria Anak SMK