Mencermati Kebijakan Pemerintah Dalam Peningkatan Akses
A. RASIONAL
Kebijakan otonomi daerah telah digulirkan dan semua kebijakan tentang pembangunan wilayah sepenuhnya merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
Selain itu era global saat ini bukan sesuatu yang akan dimasuki tetapi kita telah berada didalamnya ditandai dengan perkembangan Iptek serta media informasi dan komunikasi massa. Hal ini mengisyaratkan bahwa persaingan antar bangsa didunia akan segera berlangsung dan bangsa yang tidak bisa bersaing akan tergilas menjadi korban.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah jawaban terhadap tuntutan dan tantangan tersebut diatas. Dengan demikian satuan yang berkaitan langsung dengan penyiapan tenaga kerja harus menjadi titik perhatian utama agar mampu merubah struktur dan kualitas tenaga kerja yang memiliki daya saing dan memiliki produktifitas yang tinggi dalam membangun ekonomi masyarakat.
Konsep reposisi pendidikan kejuruan merupakan salah satu model penataan dan pengembangan pendidikan kejuruan yang didasarkan atas kajian permasalahan tentang perekonomian dan ketenagakerjaan di wilayah.
Dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional sebagai penanggungjawab teknis menguraikannya menjadi 3 pilar utama : (1) Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan; (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya saing serta (3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik
Dikaitkan dengan permasalahan diatas maka 3 pilar tersebut sangat relevan sekali dengan reposisi pendidikan menengah kejuruan.
Namun suatu kebijakan yang boleh dikatakan agak terlambat sebenarnya bahwa Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional baru menyadari bahwa pemetaan pendidikan tingkat menengah perlu dievaluasi atau direposisi dan hasilnya mulai tahun 2006 baru disosialisasikan khususnya tentang salah satu pilar kebijakan Depdiknas yaitu program peningkatan akses khususnya pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan.
Mengapa peningkatan akses di Sekolah Menengah Kejuruan mendapatkan perhatian.
Suatu kenyataan bahwa tenaga kerja tingkat menengah (midle) yang paling tepat untuk memasukinya tentunya adalah tamatan sekolah menengah kejuruan yang telah disiapkan dan memiliki kompetensi atau ketrampilan di level tersebut. Disatu sisi jumlah siswa atau tamatan SMK jumlahnya lebih sedikit dibanding siswa SMA yang notabene dipersiapkan untuk melanjutkan studi ke jenjang Perguruan Tinggi. Namun dalam kenyataannya tamatan SMA secara umum hanya sedikit prosentase yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi, sehingga Depdiknas sedang terus mengusahakan peningkatan jumlah siswa SMK akan mencapai perbandingan 70% siswa SMK dan 30% adalah siswa SMA.
Dinegara maju sudah bertahun-tahun yang lalu konsep SMK lebih banyak dari SMA dan ternyata negara tersebut mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat dibanding negara berkembang.
Keinginan untuk menciptakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yang Siap Kerja, Cerdas dan Kompetitif telah menjadi target yang utama Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
Selain hal tersebut SMK saat ini seperti mata uang yang memiliki dua sisi yang sama pentingnya, artinya selain tujuan SMK adalah untuk siap memasuki dunia kerja tetapi disisi yang lain juga dapat melanjutkan kejenjang perguruan tinggi dibuktikan dengan penambahan beberapa jam mata pelajaran adaptif seperti matematika, fisika dan lain-lain.
Adalah suatu keharusan bahwa mengapa siswa SMK harus lebih banyak dari SMA dikarenakan beberapa hal sebagai berikut, seperti :
1. Mayoritas tamatan SMA yang seharusnya melanjutkan kejenjang Perguruan Tinggi, tetapi kenyataan hanya sedikit tamatan SMA yang melanjutkan yang salah satu penyebabnya adalah mahalnya biaya pendidikan di Perguruan Tinggi. Hal ini akan menjadi problem tersendiri bagi Pemerintah, karena untuk memasuki dunia kerja tingkat menengah mereka tidak mau atau karena tidak dibekali ketrampilan atau kompetensi yang sesuai dengan lingkup pasaran kerja tersebut.
2. Mayoritas dunia kerja tingkat menengah lebih banyak memerlukan tenaga tingkat menengah yang relevan, bukan dari pekerja yang siap latih tetapi siap kerja. Hal tersebut akan terakomodir bila tamatan SMK memasuki wilayah ini, karena di SMK siswa telah dibekali dengan ketrampilan dasar, konsep entreprenuer dan kompetensi profesional selain mata pelajaran normatif dan adaptif lainnya.
3. Fakta dilapangan bahwa apabila di suatu daerah yang memiliki lebih banyak SMK dibanding dengan SMA maka kehidupan masyarakat di daerah tersebut akan lebih hidup ditinjau dari kegiatan roda kehidupan ekonomi masyarakatnya. Seperti contoh kota Tasikmalaya dimana siswa SMKnya masih sebanding dengan siswa SMA, tetapi kehidupan ekonomi masyarakatnya sangat hidup dan berbeda dengan Ciamis yang beberapa waktu yang lalu sempat disebut sebagai kota pensiun.
4. Mayoritas tingkat ekonomi masyarakat Indonesia adalah menengah kebawah, sehingga untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi masih terlalu berat, maka pilihan yang terbaik bagi masyarakat tersebut adalah masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan.
B. BPERMASALAHAN
Disatu sisi program peningkatan akses khususnya SMK memang sudah merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi, namun disatu sisi terdapat permasalahan yang timbul dilapangan, misalnya :
1. Ada sebagian masyarakat yang mengartikan bahwa peningkatan akses diharapkan banyaknya berdiri SMK baru, sehingga tahun pelajaran 2008/ 2009 di kabupaten Ciamis banyak lembaga yang merencanakan akan mendirikan SMK swasta. Dilain pihak kenyataan banyak SMK swasta khususnya di kabupaten Ciamis saat ini masih banyak belum mapan atau kekurangan siswa.
Untuk mendirikan SMK baru memerlukan persiapan yang sangat berbeda dengan mendirikan SMA, dimana selain harus menyediakan bengkel dan peralatan praktek juga harus menyiapkan guru produktif yang telah memiliki akses dengan dunia kerja. Padahal problem inilah yang terjadi termasuk SMK yang sudah lama berdiri.
2. Yang dimaksud peningkatan akses SMK adalah peningkatan jumlah siswa SMK, sehingga tamatannya dapat mengisi dunia kerja tingkat menengah dan membalikkan jumlah tamatan SMK lebih banyak dari SMA sebagaimana saat ini SMA masih lebih banyak dari SMK.
3. Pemberlakuan otonomi daerah dalam pendidikan menengah merupakan pengalaman baru bagi Pemerintah daerah apalagi khususnya Pendidikan Menengah Kejuruan yang mana sebelum otonomi daerah dibawah pembinaan Dinas Propinsi dan Dikmenjur Depdiknas langsung, sehingga agak terjadi kelambanan dalam berbagai program pengembangan.
4. Kewenangan Pemerintah Pusat hanya melahirkan kebijakan makro sebagai motivator dan tidak menjadi fasilitator secara penuh yang harus ditindak lanjuti dengan kebijakan meso yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota.
5. Kebijakan pusat banyak yang belum seluruhnya selaras dengan kebijakan pemerintah kabupaten kota, misal dalam :
a. Pengadaan tenaga guru, masih menjadi kewenangan pusat dalam pengaturan kuotanya dan kalaupun ada ternyata tidak atau belum nyambung dengan kebutuhan SMK terutama kebutuhan guru kejuruan/ produktif bagi SMK di daerah.
b. Dalam pengadaan sarana prasarana SMK baik gedung ruang kelas, bengkel serta peralatan praktek, Pemerintah Pusat hanya memberikan sebagian saja dan untuk melengkapinya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten. Namun dalam kenyataannya bahwa dalam pendirian SMK memerlukan sarana yang lebih besar dari SMA dan dengan keterbatasan APBD2 biasanya memerlukan beberapa tahapan untuk menuju kepada persyaratan standart pelayanan minimal saja.
c. Biaya operasional pendidikan di SMK pada kenyataannya memerlukan biaya yang lebih besar dibanding SMA, tetapi kemampuan ekonomi orang tua siswa SMK mayoritas ekonomi lemah. Dipihak lain subsidi pemerintah untuk operasional proses belajar mengajar di SMK masih relatif rendah
6. Dunia kerja didaerah belum siap untuk bekerja sama dalam membantu siswa untuk mendapatkan kompetensi profesional di institusinya karena mayoritas dunia kerja belum memiliki sub diklat serta masih terpaku kepada kelangsungan usahanya dikaitkan dengan situasi ekonomi ekonomi yang agak kurang menentu.
7. Mayoritas SMK dewasa ini kekurangan guru terutama guru produktif, karena dengan banyaknya berdiri sekolah baru dan SMK yang telah lama juga banyak telah pensiun tetapi tidak mendapatkan pengganti sebagai regenerasinya.
C. REKOMENDASI
Di kabupaten Ciamis saat ini (tahun pelajaran 2007/2008) telah memiliki 9 SMK Negeri dan 27 SMK swasta dengan lebih dari 20 jurusan atau program keahlian yang penyebarannya sudah agak merata diwilayah Kabupaten Ciamis.
Dari sekian banyak SMK di Kabupaten Ciamis ternyata hanya sedikit SMK yang telah menerapkan konsep SMK yang sebenarnya dimulai dari perencanaan, proses PBM (pendidikan sistem ganda), output dan outcome dari pelaksanaan pembelajaran di SMK.
Dengan pemetaan tersebut, maka penulis mengusulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Tidak perlu menambah SMK baru yang memerlukan tenaga, pemikiran, relasionship dan biaya yang tidak sedikit,
2. Perlunya reposisi atau re-enginering atau penataan ulang bagi SMK yang sudah ada mengenai jurusan, sarana prasarana dan SDM bagi SMK yang sudah ada, karena masih banyak SMK yang sudah berdiri tetapi belum memenuhi standar pelayanan minimal atau ada sebagian masyarakat yang menyebut sebagai SMK sastra.
3. Perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam program peningkatan akses SMK, sehingga terjadi kesinambungan program pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak ada kesan berjalan masing-masing.
4. Adanya kriteria yang jelas dan tegas dalam pendirian Unit SMK Baru baik Negeri atau Swasta dari pemerintah pusat dan daerah;
5. Adanya Peraturan daerah (Perda) tentang Pendidikan yang akan dijadikan acuan kemana arah pendidikan di Kabupaten Ciamis ini akan dibawa. Sebagai contoh bahwa visi Kabupaten Ciamis ingin mensejahterakan masyarakat Ciamis melalui agrobisnis dan pariwisata, tetapi pendidikan kejuruan baru sedikit merasakan sentuhan sinergi dari visi pemerintah kabupaten Ciamis tersebut.
6. Dalam pengadaan guru khususnya guru produktif dapat dilaksanakan dengan memberikan bea siswa atau ikatan dinas bagi alumni terbaik di SMK untuk dididik menjadi calon guru di LPTK tertentu dan setelah lulus diangkat atau diharuskan mengajar di SMK almamaternya.
7. Dalam pengadaan sarana praktek hendaknya terjadi kerjasama dengan dunia kerja dengan SMK atas prakarsa pemerintah. Di Jawa Barat pernah dirancang program Treepartiet yang menjembatani ketiga unsur yang saling membutuhkan ini, tetapi saat ini wadah tersebut seperti ditelan bumi. Padahal dengan optimalisasi Treepartiet ini diharapkan problematika pendidikan kejuruan khususnya di Jawa Barat akan dibahas dalam wadah ini. Dalam wadah ini akan direncanakan tentang sarana pendidikan kejuruan, proses pembelajaran kejuruan, sertifikasi, pemasaran tamatan dan sebagainya.
D. KESIMPULAN.
Dari pembahasan ini diatas dapat disimpulkan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat kabupaten Ciamis insya Allah akan meningkat kalau program peningkatan akses SMK ini dapat berjalan dengan baik.
Namun untuk mencapai hal tersebut terdapat beberapa catatan sebagai berikut :
1. Bahwa peningkatan akses SMK merupakan program yang harus didukung oleh semua pihak baik pemerintah terutama pemerintah daerah, dunia kerja dan masyarakat pendidikan itu sendiri.
2. Dunia kerja memiliki peran sentral agar terjadinya link and macth antara SMK sebagai panghasil SDM tingkat menengah dan dunia kerja yang membutuhkan tamatan SMK terutama dalam memberikan kesempatan kepada siswa SMK untuk memperoleh kemampuan profesional dalam praktek kerja industri sebagai perwujudan dari pendidikan dengan sistem ganda (PSG) sebagai karakteristik SMK.
3. Peran Pemerintah Daerah juga sangat menentukan arah pendidikan di daerah tersebut terutama dalam pengadaan guru produktif, dukungan dana dalam pengadaan sarana prasarana serta pemberdayaan instansi yang relevan.
4. Kepada para pemerhati pendidikan khususnya pendidikan kejuruan yang akan mendirikan SMK akan lebih baik kalau merapatkan barisan atau menyatukan diri dengan lembaga SMK yang sudah berdiri tetapi belum mapan, sehingga akan terjadi sinergi yang saling melengkapi.
Permohonan maaf kepada semua pihak yang kurang berkenan dalam menanggapi tulisan ini dan semoga tulisan sederhana ini akan menjadi sedikit partisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa.
Penulis adalah guru di SMK 2 Ciamis*
0 komentar:
Posting Komentar